FX.Arief Poyuono : Pemerintah tidak peduli nasib Petani terkait HPP Beras

Arief Poyuono Bersama Prabowo Subianto 

(Mediapetani.com)Arief Poyuono Ketua Dewan Pembina  Ikatan Petani Nasional  menyesalkan pemerintah yang tidak menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras pada 2013 ini. Menurut  Arief , HPP beras, gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) tahun ini sama dengan tahun 2012. HPP beras dipatok Rp6.600 per kilogram, padahal harga beras di pasaran sudah mencapai Rp7.000 per kilogram. 

artinya Ini bukti pemerintah tak peduli nasib petani yang selama ini mengalami kesulitan dan masih dalam garis kemiskinan ," tegasnya, Rabu (16/1).

Dampaknya, lanjut dia, petani tak mau menjual beras pada pemerintah dan stok beras Bulog menjadi kosong atau kurang. Ironisnya, kata dia lagi, hal ini yang dijadikan alasan untuk melakukan impor beras. "Harusnya pemerintah menawarkan HPP yang lebih tinggi," katanya.

FX.Arief poyuono yang juga calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat  mengusulkan agar pemerintah menerapkan lagi harga dasar dan harga eceran tertinggi. Dengan harga dasar, pemerintah wajib membeli beras petani jika harga jatuh. "Ini menjamin harga petani dan melindungi petani. Di negara lain seperti  India, pemerintah India berani membeli beras petani 3-5 persen di atas harga pasar," ungkapnya.

Arief  menambahkan kebijakan HPP jelas berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan rawan spekulasi. Apalagi jika HPP sering mengorbankan petani. Petani pun semakin menderita. "Nilai Tukar Petani (NTP) semakin rendah, artinya petani makin miskin," sesalnya.

Di beberapa daerah, banyak yang sudah beralih ke komoditas lain atau profesi lain. Petani tak punya harapan sejahtera. "Pemerintah justru makin mengubur harapan itu," ungkap   Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Di tengah meningkatnya harga komoditas lain, harusnya ada pula peningkatan untuk HPP beras.

"Jika khawatir inflasi meningkat lantaran naiknya harga beras, harusnya pemerintah mampu menemukan jalan tengahnya. Jangan korbankan petani," pungkasnya , berikan kesempatan petani untuk menikmati hasil yang lebih baik agar taraf hidup petani meningkat yang pada akhirnya meningkat daya beli petani . sehingga petani tetap mau menanm padi sehingga ketergantungan import dapat terhindarkan demikian kata Arief disela kunjungan ke Kalimantan Barat (ant-kalbar)

FX Arief Poyuono : Buruh Perempuan harus dilindungi dan di Setarakan Hak Haknya

Berita buruh.com .Di sepanjang setahun ini, banyak peristiwa hitam yang terjadi pada buruh perempuan di Indonesia. Buruh perempuan mengalami diskriminasi dalam pekerjaannya, mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang berakibat secara psikis, juga berakibat pada pemiskinan perempuan. Komite Aksi Perempuan mendata kasus-kasus ini sebagai “Catatan Hitam Buruh Perempuan di Indonesia”.

Sejumlah kasus menimpa buruh perempuan, antara lain: ada kasus Omih, seorang buruh perempuan di Tangerang yang harus dipenjara karena mempertahankan haknya dalam bekerja. Omih, kemudian juga harus kehilangan anaknya karena perjuangannya dalam mempertahankan haknya bekerja.

FX .Arief Poyuono

Kasus kekerasan lain juga menimpa seorang jurnalis, Nurmala Sari Wahyuni di Kalimantan yang mendapat kekerasan dari orang tak dikenal ketika melakukan peliputan. Nurmala kemudian harus kehilangan bayi yang dikandungnya.

Kasus lainnya menimpa Satinah, perempuan buruh migran asal Ungaran, Jawa Tengah yang dieksekusi pancung. Hal ini terjadi karena Pemerintah RI tidak melakukan advokasi pada Satinah. Kasus Satinah juga menambah data 420 buruh migran yang terancam hukuman mati dan 99 lainnya yang sudah dieksekusi. Sejumlah buruh migran perempuan lainnya yang bekerja di luar negeri juga menjadi korban perdagangan manusia.

Kasus lain juga menimpa seorang buruh perempuan di Jawa Barat yang di PHK oleh manajemen perusahaannya karena jujur menyatakan statusnya yang terkena HIV/AIDS.

Beberapa kasus diskriminasi lain juga diterima buruh perempuan lain, seperti banyaknya kasus PRT (Pekerja Rumah Tangga Anak) yang hampir semuanya adalah perempuan. Para PRT Anak ini harus bekerja selama 14-18 jam sehari, bekerja lebih dari satu pekerjaan, diupah murah, tidak diberikan libur maupun cuti dan kehilangan waktu sosial mereka.

Sejumlah buruh yang bekerja di Jakarta Utara juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, seperti harus mau menikah dengan pengusaha/ majikan di pabrik agar diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kasus pelecehan ini juga sering menimpa beberapa jurnalis perempuan yang dirayu oleh narasumbernya ketika mereka melakukan peliputan.

Diskriminasi lain diterima para buruh perempuan yang harus mengenakan busana tertentu karena kewajiban mengikuti hukum atau Perda (Peraturan Daerah) yang berlaku. Para buruh perempuan ini selain harus mengenakan busana tertentu, juga harus mematuhi penerapan jam malam bagi perempuan. Perda ini telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yaitu mempersempit atau membatasi akses sosial bagi para buruh perempuan.

Sejumlah kasus lain menimpa buruh perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan dan aktivitasnya memperjuangkan Serikat Pekerja. Kasus yang menimpa Sri, seorang buruh di Cakung, Jakarta Utara menunjukkan hal ini. Kasus lain menimpa Yohana Sudarsono, seorang guru di Stella Maris Serpong, Tangerang yang dipecat karena aktivitasnya di Serikat Pekerja. Kasus lainnya juga menimpa Luviana, jurnalis perempuan di Metro TV. Para buruh perempuan ini tidak hanya kehilangan pekerjaanya, namun juga tidak diupah dan kehilangan akses sebagai pencari nafkah keluarga.

Karena itu Arief Poyuono  yang juga ketua Federasi Serikat pekerja BUMN Bersatu menghimbau organisasi organisasi buruh  agar di dalam organisasi, para buruh perempuan  mendapatkan posisi di dalam organisasi Serikat Pekerja. Mereka umumnya diberikan kesempatan sebagai pemimpin yang lebih luas  Di kalangan media, juga tak banyak pemimpin perempuan. Hanya sekitar 5% jurnalis perempuan yang menjadi pemimpin di medianya.

Arief Poyuono pun menolak terkait Secara umum, para buruh perempuan juga mengalami diskriminasi dalam penerimaan upah, asuransi dan fasilitas kerja. Semua kasus ini menandakan bahwa buruh perempuan telah mengalami kekerasan, diskriminasi dan mengalami upaya-upaya pemiskinan.Kaum buruh wanita haknya harus disetarakan

Hal ini terjadi karena pengusaha/ majikan tidak memberikan perlindungan pada para buruh perempuan ketika mereka bekerja, sedangkan pemerintah melakukan pembiaran terhadap pengusaha yang telah melakukan kekerasan, diskriminasi yang berakibat pada pemiskinan terhadap buruh perempuan.jelas Arief ketika ditemui di kantor FSP BUMN Bersatu

Kata Arief ada  beberapa landasan hukum untuk jaminan diskriminasi dan tindakan kekerasan seksual sudah diratifikasi dan dikeluarkan negara, antara lain:

1. Undang-Undang No. 7/ Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW)
2. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan bermartabat
3. Undang-Undang Nomer 24/ Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomer 21/ Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.
5. Undang-Undang Tenaga ketenagakerjaan 13/2003
6. Undang-Undang Serikat Pekerja 21/2000

Arief mengatakan  bahwa Catatan buruh hitam buruh Perempuan   merupakan keprihatinan tentang minimnya catatan tentang buruh perempuan di tengah hingar-bingarnya sejumlah persoalan yang menimpa buruh pada umumnya di Indonesia. Selain mengeluarkan Catatan Hitam Buruh Perempuan, Komite Aksi Perempuan juga mengeluarkan Catatan Tahunan Buruh Perempuan yang akan dikeluarkan setiap Hari Buruh Internasional.

.Arief juga meminta kepada Pengusaha/ Majikan memberikan perlindungan kerja terhadap para buruh perempuan. Tidak adanya perlindungan kerja mengakibatkan para buruh perempuan mengalami diskriminasi, kekerasan dan pemiskinan.

Selain itu menurut Ketua FSP BUMN Bersatu  yang juga Calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat mendesak  para   Pengusaha/ Majikan melakukan komitmen sesuai dengan Undang-Undang, Ratifikasi yang menjamin tidak adanya diskriminas dan kekerasan seksul.  Dan Menuntut Pemerintah agar tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, diskriminasi terjadi pada buruh perempuan  serta Menuntut Pemerintah menegakkan semua Undang-Undang dan ratifikasi yang terimplementasi dalam gerakan non-diskriminasi dan non kekerasan terhadap buruh perempua ,jelas Arief ….( awb)

Prabowo Subianto : Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Harus 100 Persen Milik negara

REPUBLIKBURUH.CO.ID, JAKARTA – Sebelum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan ceramah di hadapan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Selasa (5/2).
Prabowo Subianto juga mengunjungi para buruh dan pekerja di pelabuhan Tanjung Priok, ketika bertemu para pekerja Prabowo mendapatkan penjelasan dari Ketua Serikat Pekerja Terminal Peti Kemas Koja ,Prakoso Wibowo tentang nasib pekerja Bongkar muat di pelabuhan yang sampai hari ini masih menjadi pekerja Outsourching
 Prabowo mengatakan akan mencabut sistim kerja kontrak jika terpilih sebagai President pada pemilu 2014 Karena itu menyatakan dukungan buruh sangat menentukan dalam peta perpolitikan di tanah air. “Oh iya sangat penting. Di setiap negara, buruh, buruh tani, buruh nelayan, itu (suaranya) sangat menentukan,” kata Prabowo kepada wartawan usai berceramah dalam seminar bertajuk 'Membangun Negara Sejahtera Untuk Buruh dan Rakyat' itu.
Prabowo juga menyatakan bahwa perlunya asset asset nasional yang mempunyai posisi strategis seperti Terminal Peti Kemas ,Pelabuhan Pelabuhan harus dimiliki dan dikelolah oleh negara secara mayoritas melalui BUMN , karena seperti Pelabuhan dan Terminal Peti kemas mempunyai peran penting dalam ketahanan nasional Karena itu pemerintah harus melakukan Buy Back Saham saham kepemilikan Terminal Peti Kemas yang telah dijual kepada perusahaan asing kata Prabowo .
selain itu juga Prabowo meminta pengurus pengurus Serikat pekerja dan buruh untuk bersama sama berjuang bersama dia untuk mensejahterakan kaum buruh Terkait dengan pencalegkan Prabowo juga membuka peluang seluas luasnya bagi pimpina buruh yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota lesgislatif melalaui partai Gerindra

Prabowo Subianto : Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Harus 100 persen Milik Negara

REPUBLIKBURUH.CO.ID, JAKARTA – Sebelum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan ceramah di hadapan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Selasa (5/2).  Prabowo Subianto juga mengunjungi para buruh dan pekerja di pelabuhan Tanjung Priok, ketika bertemu para pekerja Prabowo mendapatkan penjelasan dari Ketua Serikat Pekerja Terminal Peti Kemas Koja ,Prakoso Wibowo tentang nasib pekerja Bongkar muat di pelabuhan yang sampai hari ini masih menjadi pekerja Outsourching , Prabowo mengatakan akan mencabut sistim kerja kontrak jika terpilih sebagai President pada pemilu 2014
Karena itu menyatakan dukungan buruh sangat menentukan dalam peta perpolitikan di tanah air. “Oh iya sangat penting. Di setiap negara, buruh, buruh tani, buruh nelayan, itu (suaranya) sangat menentukan,” kata Prabowo kepada wartawan usai berceramah dalam seminar bertajuk 'Membangun Negara Sejahtera Untuk Buruh dan Rakyat' itu.
Prabowo juga menyatakan bahwa perlunya asset asset nasional yang mempunyai posisi strategis seperti Terminal Peti Kemas ,Pelabuhan Pelabuhan harus dimiliki  dan dikelolah oleh negara secara mayoritas melalui BUMN , karena seperti Pelabuhan dan Terminal Peti kemas mempunyai peran penting dalam ketahanan nasional
Karena itu pemerintah harus melakukan Buy Back Saham saham kepemilikan  Terminal Peti Kemas yang telah dijual kepada perusahaan asing kata Prabowo .selain itu juga Prabowo meminta pengurus pengurus Serikat pekerja dan buruh untuk bersama sama berjuang bersama dia untuk mensejahterakan kaum buruh
Terkait dengan pencalegkan Prabowo juga membuka peluang seluas luasnya bagi pimpina buruh yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota lesgislatif melalaui partai Gerindra

Buruh Bertekad Menangkan Gerindra Dan Prabowo Subianto

Jakarta, Wartaburuh.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto nampaknya sudah mulai mendekati berbagai kalangan untuk memuluskan jalannya menuju 2014. Calon Presiden yang menurut beberapa survei disebut sebagai kandidat terkuat kemarin mendatangi acara seminar internasional yang diadakan oleh serikat buruh.

Sebelum masuk ruangan seminar di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan itu, Prabowo disambut teriakan ribuan  buruh, ’hidup Prabowo’, ’dukung Parbowo’.

Di depan 1300 Pimpinan  buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu Prabowo menyampaikan orasi kebangsaannya. Dia pidato banyak hal, di antaranya soal ekonomi, kesejahteraan dan kedaulatan eneergi.

”Ada kejanggalan di negara kita. Kita negara agraris tapi impor pangan. Penduduk kita 60 persen petani tetapi impor singkong. Kalau 68 tahun merdeka kita impor satelit, masih okelah. Kalau ikan teri, ikan asin, garam dan semua bahan pokok yang kita sendiri bisa menanamnya, ironis,” ujarnya disambut teriakan peserta seminar.

Prabowo juga menyinggung kesenjangan antara pusat dan daerah, antara pemilik modal dan buruh yang semakin melebar. Selain itu, bekas Danjen Kopassus ini juga menyinggung soal korupsi yang marak. Kebocoran dan permainan anggaran, serta plesiran pejabat ke luar negeri yang memboroskan APBN.

Prabowo juga bicara soal sistem demokrasi. Kata dia, demokrasi sudah dibajak oleh kaum yang punya uang banyak.

”Tapi ada fenomena serangan fajar, atau uang cendol, uang ngarit. Ini yang celaka. Jangan seneng satu hari karena dapat uang tidak seberapa yang ternyata ngrampok dari APBN, tetapi nanti harus rela menderita lima tahun ke depan,” kata dia.

”Tidak ada kesejahteraan selama pemimpin korup dan membeli suara rakyat. Kalau tidak dipatahkan budaya ini. Maka bangsa kita tak akan jadi bangsa terhormat,” tambahnya.

Seusai acara, menanggapi pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajassa di kediaman Hatta, Parbowo mengatakan, pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa.

Dalam pertemuan beberapa hari lalu, Prabowo mengaku berbincang soal sektor ekonomi dengan Hatta. Dia apresiasi beberapa kebijakan pemerintah yang sudah berorientasi kepada rakyat. Ia mengaku mendukung pemerintah yang sudah membatasi impor buah. 

Apakah berbicara soal koalisi 2014? Prabowo menjawab diplomatis. ”Komunikasi politik saja. Saya komunikasi dengan semua,” kata dia.

Menanggapi pertanyaan apakah mungkin akan koalisi di 2014? Parbowo menjawab akan fokus pada pemilihan legislatif dahulu. Dirinya dan partainya mengaku sedang menyiapkan kader-kader terbaik untuk diseleksi dalam pemilihan Caleg.

”Kita lihat dulu kita dapat kepercayaan rakyat tinggi tidak dalam Pileg. Prinsip saya kita lakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Siapa yang maju siapapun yang memimpin asal bisa memperbaikai bangsa dengan stumpuk masalah ini,” terangnya.

Lalu kapan akan lakukan deklarasi Capres? Kata Prabowo, ”Deklarasi nanti-nanti lah.”

Ketika ditanya hubungannya dengan PDI Perjuangan dan Megawati, apakah sudah merasa ’dicerai’ oleh Mega? Prabowo menampiknya. Dia menegaskan, pertemuannya dengan Hatta tidak berpengaruh kepada hubungan dia dengan partai dan tokoh manapun.

”Loh kan saya bertemu dengan semua partai, semua orang. Saya baik dengan semua orang. Masa tidak tahu saya ke mana saja?” katanya.

Prabowo Subianto Mendukung Perjuangan Buruh FSPMI

Prabowo Subianto Bersama Federasi Serikat Pekerja Metal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan tak setuju dengan sistem outsourcing (alih daya) yang diterapkan untuk tenaga kerja. Sistem tersebut dinilainya tidak memiliki semangat Pancasila.

"Secara prinsip saya tak setuju dengan outsourcing karena tidak Pancasilais," kata Prabowo kata dalam seminar internasional Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia di Gedung YTKI, Jakarta, kemarin.

Namun, Prabowo mengatakan, di Indonesia, tidak serta merta sistem ini dihapuskan. Karena, banyak pengusaha yang tidak mau direpotkan dengan masalah ini. "Jadi kita tak bisa memaksakan mereka juga. Kalau buruh terus menekan dan memaksa pengusaha, bisa kabur pengusahanya dan tak mau berinvestasi di Indonesia," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, para tenaga kerja juga harus diyakinkan bahwa mereka butuh investor. Sehingga, jangan terus mencaci-maki kalangan pengusaha.

Prabowo mengatakan, untuk mengatasi masalah itu, yang penting pengusaha harus memenuhi kebutuhan keamanan sosial tenaga kerja, yaitu tenaga kerja diberikan fasilitas kesehatan, pendidikan untuk anak-anaknya, dan transportasi. "Jika kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi, saya yakin masalah outsourcing ini tak akan terlalu besar," kata Prabowo.

Reporter : Muhammad Hafil

Redaktur : Dewi Mardiani

Prabowo: Sistem Outsourcing Harus Segera Dihapus

VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kebijakan sistem outsourcing harus dihapus. Sebab outsourcing dinilai lebih banyak merugikan pekerja.

"Sistem outsourcing bisa dihapuskan, tapi pelan-pelan dan bertahap dan langkah awalnya yakni perubahan sistem pemerintahan dan manajemen penyelesaian sengketa," kata Prabowo dalam seminar internasional Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, 5 Februari 2013.

Di hadapan perwakilan buruh se-Indonesia dan mancanegara itu, Prabowo menuturkan, perubahan yang harus dilakukan yaitu pada sistem pemerintahan yang selama ini hanya bertindak sebagai regulator dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Kebijakan pemerintah tidak "ikut campur" dalam penyelesaian sengketa, membuat banyak perusahaan bangkrut dan nasib buruh terbengkalai. Pemerintah, kata Prabowo, seharusnya turun tangan atau jika perlu mengambil alih dan menjadi pelaku usaha demi menyelamatkan perusahaan dan buruh.

Dia mencontohkan kebijakan yang pernah diambil Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dengan mengambil alih  perusahaan mobil internasional General Motor yang saat itu kondisinya bangkrut. "Salah satu pertimbangannya jumlah buruh perusahaan itu sangat banyak," katanya.

Prabowo menambahkan perubahan sistem pada pemerintahan harus juga dilakukan dari sisi penghematan anggaran APBN dan menekan kebocoran pemasukan negara. Sejumlah anggaran yang seharusnya bisa dihemat pada anggaran APBN 2012 yakni, Anggaran Kontribusi Sosial Rp61 triliun, Perjalanan Dinas Rp21 triliun, Bansos Rp61 triliun, Berbagai Subsidi Rp90 triliun dan belanja lainnya Rp26 triliun. Total anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp259 triliun.

Kebocoran uang negara terlihat jelas dari neraca ekspor tahun 1997-2011. Seharusnya Indonesia untung sekitar 375 miliar dollar dalam jangka waktu 15 tahun tersebut sebagai dana cadangan negara. Ironisnya Bank Indonesia melansir dana Cadangan Indonesia hanya 111 miliar dollar.

"Dari penghematan anggaran dan kemampuan menekan angka kebocoran itu, dana bisa dialihkan untuk kepentingan buruh, tani dan nelayan untuk bisa hidup layak," katanya.

Tahapan lain yang perlu dilakukan yakni adanya perubahan sistem pimpinan di perusahaan. Menurutnya, sejumlah perusahaan Jerman menempatkan salah satu unsur buruh menjadi bagian dari pemimpin perusahaan. Unsur buruh duduk bersama dan dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan itu penting.

Langkah itu juga pernah dilakukan pada perusahaannya ketika menghadapi kebangkrutan. Ia tidak mem-PHK sekitar 2 ribu karyawannya, namun mengajak berunding para buruh untuk tetap bertahan dan membantu membangkitkan kembali perusahan itu.

"Direksi perusahaan saya sudah menganjurkan agar kita PHK perusahan. Saya tanya sama direksi berapa lama bisa bangkit, dia bilang dua tahun, lalu saya ambil keputusan untuk tetap mempertahankan buruh," ujarnya.

Presiden Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia, Said Iqbal, berharap jika Prabowo terpilih menjadi Presiden RI pada 2014 nanti, bisa mengubah nasib buruh menjadi lebih sejahtera.

"Kalau bapak Prabowo jadi Presiden, kami berharap beliau mensejahterakan dan memperjuangkan nasib buruh," kata Iqbal. (sj)

AD/ART SEGARA

Manifesto Sentral Gerkan Buruh Indonesia Raya

Bahwa pembangunan nasional yang sedang dicanangkan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur Kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan dan keterampilan disiplin dan etos kerja serta tanggungjawab sesuai dengan ilmu dan teknologi agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat pada umumnya.

Penegakan sentralisme demokratis. sentralisme Demokrat adalah kombinasi dari sentralisme atas dasar demokrasi dan demokrasi di bawah bimbingan terpusat. Ini adalah prinsip dasar organisasi Partai dan juga garis massa diterapkan dalam kegiatan politik Perburuhan . Sentral Gerakan Buruh Indonesia raya (SEGARA)sepenuhnya harus memperluas demokrasi intra-Serikat Buruh  , menjaga hak-hak demokrasi anggotanya, dan memberikan bermain dengan inisiatif dan kreativitas organisasi di semua tingkat serta anggotanya. Sentralisme yang benar harus dipraktekkan sehingga menjamin solidaritas, persatuan dan tindakan bersama di seluruh Partai dan pelaksanaan cepat dan efektif keputusan. Rasa organisasi dan disiplin harus diperkuat, dan semua anggota adalah sama di depan disiplin organisasi . Pengawasan organ Organisasi buruh  terkemuka dan anggota Sentral Gerakan Buruh Indonesia raya memegang posisi terdepan harus diperkuat dan sistem intra-buruh  pengawasan terus ditingkatkan. Dalam kegiatan internal politik, Sentral Gerakan Buruh Indonesia raya  melakukan kritik dan self-kritik dalam cara yang benar, ideologi melancarkan perebutan masalah prinsip, menegakkan kebenaran dan meluruskan kesalahan. Rajin upaya harus dilakukan untuk menciptakan situasi politik di mana ada keduanya sentralisme dan demokrasi, disiplin baik dan kebebasan, baik kesatuan akan dan kemudahan pribadi pikiran dan kegembiraan.

Kepemimpinan oleh Pihak berarti terutama kepemimpinan politik, ideologi dan organisasi. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  harus memenuhi persyaratan reformasi, membuka dan modernisasi sosialisme dalam Pancasila , bertahan dalam ilmiah, pemerintahan yang demokratis dan hukum-based, dan memperkuat dan meningkatkan kepemimpinannya. Bertindak pada prinsip bahwa Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  perintah situasi secara keseluruhan dan mengkoordinasikan upaya semua penjuru, Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  harus memainkan peran sebagai inti kepemimpinan antara semua organisasi lainnya di tingkat yang sesuai. Ini harus berkonsentrasi pada unggulan pembangunan ekonomi, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan dalam upaya bersama untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan mempromosikan serba pembangunan ekonomi dan sosial. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  harus berlatih keputusan secara demokratis dan ilmiah-keputusan; merumuskan dan menerapkan garis yang benar, prinsip dan kebijakan; lakukan organisasi, publisitas dan kerja pendidikan dengan baik dan memastikan bahwa semua anggota Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya memainkan peran teladan dan pelopor. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya harus melakukan kegiatannya dalam rangka konstitusi dan hukum negara. Harus memastikan bahwa organ-organ legislatif, peradilan dan administrasi negara dan, ekonomi, budaya dan organisasi rakyat bekerja dengan inisiatif dan tanggung jawab yang independen dan serempak. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  harus memperkuat kepemimpinannya atas serikat buruh, Liga Pemuda dan Mahasiswa, federasi perempuan dan organisasi massa lainnya, dan memberikan ruang lingkup penuh untuk peran mereka. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  harus menyesuaikan diri dengan perjalanan peristiwa dan perubahan keadaan, memperbaiki sistem dan gaya kepemimpinan dan meningkatkan kemampuan tata pemerintahan. anggota Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  harus bekerja sama erat dengan orang-orang non-Partai dan Serikat Buruh lainnya  dalam usaha bersama untuk membangun sosialisme yang bernafaskan Pancasila dengan karakteristik keariffan budaya lokal Indonesia .

Bahwa untuk mencapai efektifitas peranan kaum kerja diperlukan wadah dan sarana untuk berperan serta dan berprestasi, yaitu suatu organisasi Serikat Pekerja yang tangguh, kuat dan berwibawa, yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, demokratis dan bertanggungjawab dengan dilandasi semangat ini kami para pekerja akan mendirikan Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya yang dicetuskan tanggal 17  Oktober 2010.

Dalam konsep pemikiran awal Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya berkumpul bersama merumuskan beberpa point-point penting dalam perbaikan kondisi negara diantaranya adalah :

1.      Adanya penjadwalan kembali oleh pemerintah tentang pembayaran Utang Luar Negeri. Agar pemerintah mengalihkan dana pembayaran utang luar negeri sebagai modal penyertaan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.

2.      Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya mendorong pemerintah untuk  mengambil peranan agar bisa  menyelamatkan Kekayaan Negara Untuk Menghilangkan  Kemiskinan.

3.      Mendorong Pemerintah untuk melaksanakan Ekonomi Kerakyatan,

4. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya memiliki kepedulian pada rakyat desa, dimana Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya menilai Urbanisasi penyebab dari proses kemiskinan yang ada selama ini. Maka Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya memiliki Program Desa.
5. Disamping itu Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya melihat Pemerintah haruslah memiliki kepedulian kepada Usaha Kecil yang Mandiri.Nelayan dan Petani

6. Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya menilai Pemerintah harus mengupayakan untuk adanya Kemandirian Energi.
7. Menurut Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya Pemerintah tidak boleh melepaskan fokus pada Pendidikan & Kesehatan.

8. Yang terakahir Sentral Buruh Indonesia Raya melihat perlunya pemerintah dan elemen lainnnya untuk menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

Atas dasar pandangan dan pemikiran ke depan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai bangsa dan pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasioanal berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor industri  serta jasa  sesuai dengan Konstitusi sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1
BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS, DAN KEDUDUKAN

1.      Organisasi ini berbentuk Serikat Pekerja Mandiri tingkat Nasional dan Organisasi massa

2.      Organisasi ini bernama SENTRAL GERAKAN BURUH INDONESIA RAYA disingkat SEGARA

3.      Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Independen, Profesional, Representatif, Fungsional, Bebas, Terbuka, Transparan dan Bertanggung jawab.

4.      Organisasi ini secara mutlak sebagai organisasi Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya

5.      Organisasi ini berazaskan Pancasila.

6.      Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
KEDAULATAN DAN AFILIASI

1.      Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

2. Organisasi ini dapat bergabung ditingkat nasional dalam bentuk Federasi ataupun Konfederasi.
3. Organisasi ini dapat berafiliasi pada organisasi sejenis ditingkat Internasional sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

Pasal 3
FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

1.      Organisasi ini berfungsi :

1. Sebagai wadah dan sarana pembinaan pekerja Indonesia pada industri dan jasa untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja dan produktifitas.
2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional khususnya di sektor Industri, Ekonomi, Pendidikan, Hukum, Sosial Politik dan Budaya Bangsa.
3. Sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga.
4. Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga baik lahir maupun bathin.
1. Organisasi ini bertujuan :
1. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja khususnya dalam lapangan pekerjaan diberbagai sector .
2. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya.
4. Meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja.
5. Memantapkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

3.      Organisasi ini berusaha :

1. Berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional.
2. Memperjuangkan terwujudnya undang-undang, peraturan ketenagakerjaan, peraturan pelaksanaan dan perjanjian kerja bersama yang menjamin kesejahteraan pekerja serta keluarganya.
3. Melakukan usaha-usaha untuk terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial.
4. Meningkatkan kualitas anggota terutama dengan menambah pengetahuan keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi.
5. Mengadakan usaha-usaha koperasi sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan AD & ART Serikat Pekerja Anggota dan Konstitusi Sentral Gerkan Buruh Indonesia Raya .
6. Membangun terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan dinamis.

Pasal 4
BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU

1.      Di samping Bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Organisasi ini memiliki Panji Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya dengan warna dasar Putih serta lambang Organisasi.

2.      Lambang organisasi mewujudkan pencerminan dari:

1. Persatuan dan kesatuan kaum pekerja khususnya dalam lapangan pekerjaan untuk semua sector formal dan informal
2. Menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3. Mengusahakan tercapainya kesejahteraan bagi segenap kaum pekerja beserta keluarganya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

3.      Organisasi mempunyai lagu Hymne dan Mars Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya.

Pasal 5
KEANGGOTAAN

1. Setiap pekerja Indonesia , petani , intelektual atau unsur maju dari strata sosial lainnya yang telah mencapai usia delapan belas tahun dan yang menerima program organisasi dan Konstitusi Negara Indonesia dan bersedia untuk bergabung dan bekerja aktif di Sentral Gerakan Buruh Indonesia  , melaksanakan resolusi organisasi dan membayar iuran keanggotaan teratur dapat mengajukan keanggotaan dalam Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya Anggota Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya   adalah pejuang pelopor kelas pekerja Indonesia  dijiwai dengan kesadaran  Pancasila  .
2. Anggota Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya   adalah pejuang pelopor kelas pekerja Indonesia  dijiwai dengan kesadaran  Pancasila  .
3. Anggota  Sentral Gerakan Buruh  Indonesia Raya harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk realisasi butir butir Pancasila dan siap untuk melakukan pengorbanan secara pribadi.
4. Anggota Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya  tidak boleh mencari keuntungan pribadi atau hak istimewa, meskipun hukum yang relevan dan kebijakan menyediakan mereka dengan keuntungan pribadi dan fungsi yang berhubungan dengan pekerjaan dan kekuasaannya.
5. Sungguh-sungguh mempelajari, tentang  pembangunan  Ilmiah , studi garis Organisasi, prinsip, kebijakan dan resolusi, memperoleh pengetahuan penting tentang organisasi , memperoleh pengetahuan umum, ilmiah, hukum dan profesional dan bekerja dengan tekun untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melayani rakyat pekerja.
6. Untuk melaksanakan garis dasar oragnisasi , prinsip-prinsip dan kebijakan, memimpin dalam reformasi, membuka dan modernisasi keadilan social , mendorong orang untuk bekerja keras untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dan memainkan peran teladan dan pelopor dalam produksi, bekerja, belajar dan kegiatan sosial.
7. Untuk mematuhi prinsip bahwa kepentingan Organisasi dan kepentingan orang banyak berdiri di atas segalanya, mensubordinasi kepentingan pribadi mereka untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, menjadi yang pertama untuk menanggung kesulitan dan yang terakhir untuk menikmati kenyamanan, bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan masyarakat dan bekerja untuk berkontribusi lebih banyak.
8. Untuk cermat memperhatikan disiplin oragnisasi , mematuhi hukum dan peraturan negara dengan cara yang teladan, ketat menjaga rahasia organisasi dan negara, Menyelamatkan Kekayaan Negara, menjalankan keputusan-keputusan Organisasi, dan menerima pekerjaan apapun dan aktif memenuhi setiap tugas yang diberikan kepada mereka oleh organisasi.
9. Untuk menegakkan solidaritas Organisasi dan kesatuan, akan setia kepada dan jujur dengan organisasi, sesuai kata dengan perbuatan, tegas menentang semua neoliberalisme
10. Untuk sungguh-sungguh melakukan kritik dan oto-kritik, berani mengekspos dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pekerjaan dan tegas memberantas korupsi dan fenomena negatif lainnya.
11. Untuk menjaga hubungan dekat dengan massa, menyebarkan pandangan Organisasi antara mereka, berkonsultasi dengan mereka ketika masalah timbul, menjaga pandangan Organisasi,  informasi dan tuntutan mereka dalam waktu yang baik dan membela kepentingan sah mereka.
12. Untuk mempromosikan cara-cara Pancasila dan adat istiadat, memimpin dalam mempraktekkan kaidah Pancasila, dan advokat etika Pancasila . Untuk melangkah maju dan berperang dengan berani pada waktu kesulitan atau bahaya, berani membuat pengorbanan untuk membela kepentingan negara dan rakyat.
13. Setiap anggota berhak untuk :

a.       Mempunyai delegasi dalam Kongres Nasional.

b.      Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggrakan SEGARA.

c.       Mendapat dukungan, Advokasi, bimbingan dan saran dari SEGARA.

BAB III

Pasal 6

IURAN ANGGOTA

1.      Setiap anggota wajib membayar iuran bulanan pada setiap minggu pertama

2.      Kongres Nasional dapat meninjau kembali besarnya iuran bulanan .

3.      Anggota yang menunggak iuran bulanan selama lebih dari  3 bulan tidak berhak memperoleh fasilitas yang ada dan hak-haknya dihapuskan termasuk hak untuk berpartisipasi, berbicara, memilih dan dipilih, untuk suatu jabatan di organisasi, tetapi berhak mengajukan dispensasi kepada Presedium Nasional disertai alasan-alasannya.

4.      Anggota yang menunggak iuran bulanan selama lebih dari 6 bulan, maka statusnya sebagai anggotai dinyatakan berakhir.

BAB IV

Pasal 7

KONGRES NASIONAL

1.      Kongres Nasional merupakan kedaulatan tertinggi organisasi yang diselenggarakan 3 tahun sekali,

2.      Kongres Nasional dilaksanakan antara bulan Februari - Juli pada tahun yang bersangkutan

3.      Wewenang tertinggi di tingkat kepengurusan ada pada Ketua Presidium Nasional.

4.      Presidium Nasional akan menetapkan tanggal, tempat dan agenda Kongres. Anggota akan diberitahukan dua bulan sebelum tanggal Kongres berlangsung

5.      Agenda :

 

a.       Pengesahan Agenda dan Tatib

b.      Pemilihan Pimpinan Sidang

c.       Laporan Kegiatan

d.      Laporang Keuangan

e.       Laporan Internal Auditor

f.       Amandemen Konstitusi

g.      Pemilihan :

q   Pengurus Dewan Presidium Nasional /Komite Pimpinan Pusat

q   Ketua Umum

q   Wakil Ketua Umum

q   Sekretaris Jenderal

q   Wakil Sekretaris Jenderal

q   Bendahara

q   Wakil Bendahara

q   Kepengurusan Sektoral

q   Internal Auditor

q   Ketua Bidang

6.    Perwakilan Serikat Pekerja Anggota wajib  menyerahkan  kepada  Sekretaris  Jenderal  sekurang-kurangnya  15 (lima belas hari) sebelum Kongres Nasional berlangsung :

q  Nama-nama anggota delegasi, untuk korwil diwakili oleh ketua atau yang mewakili

q  Usulan-usulan yang akan dibahas dalam Kongres

q  Nominasi untuk pemilihan anggota Pimpinan Pusat

7.      Sekretaris Jenderal wajib mengirimkan kepada anggota sekurang-kurangnya 7 hari sebelum Kongres berlangsung, yaitu :

q  Agenda,

q  Semua laporan Kongres,

q  Usulan dan daftar calon yang diusulkan untuk berbagai jabatan.

     

8. Anggota tidak diizinkan mengirimkan delegasinya ke Kongres sebelum membayar semua kewajiban keuangan kepada organisasi termasuk iuran untuk bulan pada waktu Kongres diadakan.

9. Biaya untuk delegasi anggota selama Kongres ditanggung oleh Pimpinan Pusat. Semua biaya yang ditimbulkan diluar Kongres ditanggung sendiri.

10. Hanya para anggota Pimpinan Pusat ,Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang menghadiri Kongres, delegasi  anggota yang memiliki hak bicara, hak memilih dan hak dipilih. Sedangkan para peninjau hanya memiliki hak bicara.

11. Kongres Nasional dianggap sah dan memenuhi kuorum, jika jumlah delegasi yang hadir mewakili lebih dari setengah total anggota yang memenuhi syarat Konstitusi.

12. Jika kuorum tidak tercapai setelah waktu yang ditentukan, Kongres akan ditunda sampai waktu tidak lebih dari 30 hari , yang akan ditetapkan oleh Dewan Presidium Nasional.

13. Jika kuorum tidak tercapai setelah jangka waktu satu jam setelah waktu yang ditetapkan untuk Kongres yang ditunda tersebut, para delegasi mempunyai wewenang untuk melanjutkan Kongres, tetapi mereka tidak berwenang mengubah Konsitusi organisasi.

14. Pelaksanaan Kongres, diatur oleh konstitusi, dan tata tertib Kongres akan disahkan dalam Kongres.

15. Keputusan Kongres sedapat mungkin diperoleh melalui Kongres mufakat, jika diperlukan pemungutan suara, maka keputusan Kongres berdasarkan suara terbanyak, kecuali dalam hal usulan amandemen Konstitutsi, harus disetujui oleh dua pertiga jumlah total anggota.

16. Salinan naskah berita acara berikut hasil keseluruhan Kongres Nasional yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang, untuk selanjutnya dibagikan oleh Sekretaris Jenderal kepada seluruh anggota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kongres.

BAB V

Pasal 8

KONGRES NASIONAL LUAR BIASA

1.      Kongres Nasional Luar Biasa

a.       Diselenggarakan bila Komite Pimpinan Pusat  dan disetujui Ketua Komite Pimpinan Pusat /Dewan Presidium menganggap hal itu perlu, atau

b.      Atas permintaan tertulis dari lima puluh persen dari total anggota dengan menyebutkan maksud dan alasannya.

2.      Kongres Nasional Luar Biasa dilangsungkan dalam waktu tigapuluh hari setelah permintaan diterima dan disahkan oleh Ketua Komite Pimpinan Pusat

3.      Pemberitahuan dan agenda Kongres Nasional Luar Biasa dikirim oleh Sekretaris Jenderal kepada anggota sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tanggal berlangsung Kongres.

4.      Ketentuan-ketentuan mengenai hak anggota untuk menghadiri Kongres Nasional dan kuorum berlaku pula untuk Kongres Luar Biasa.

5.      Kongres Nasional Luar Biasa tidak dapat diminta diadakan untuk tujuan yang sama sebelum tenggang waktu sekurang-kurangnya enam bulan dari tanggal Kongres luar biasa sebelumnya.

6.      Sekretaris Jenderal mengirimkan kepada semua anggota salinan dari naskah berita acara Kongres Nasional  Luar biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah Kongreslub berakhir

7.      Jika Kongres Nasional tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan dalam Konstitusi, Kongres Nasional Luar Biasa berwenang untuk melaksanakan setiap atau semua fungsi yang biasanya dilaksanakan oleh Kongres Nasional

BAB VI

Pasal 9

DEWAN PRESIDIUM NASIONAL DAN KOMITE PIMPINAN PUSAT  

1. Dewan Presidium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  dipilih saat Kongres Nasional yang merupakan representasi dari seluruh Serikat Pekerja Anggota.

2.      Dewan Presidium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dan kuorom merupakan setengah ditambah satu dari jumlah anggota Dewan Presidium Nasional. Pemberitahuan mengenai rapat disertai agenda, tanggal dan tempatnya dilakukan tujuh hari sebelumnya.

3.      Dewan Presedium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

a.       Melakukan kajian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi pengembangan dan pencapaian tujuan-tujuan SEGARA.

b.      Menilai dan menetapkan efektivitas dan efisiensi dan ruang lingkup kebijakan organisasi dan membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Pimpinan Pusat mengenai pengembangan dan pencapaian tujuan organisasi

c.       Membuat peraturan untuk menghadapi keadaan khusus suatu kasus, dengan kewajiban memberikan laporan kepada Kongres Nasional berikutnya.

d.      Mengawasi jalannya pelaksanaan konstitusi, memutuskan suatu masalah yang ketentuannya tidak diatur dalam konstitutsi itu sendiri. Keputusan ini setelah diberitahukan kepada semua anggota bersifat mengikat. Adapun pembatalannya dilakukan dalam Kongres Nasional berikutnya.

e.       Memberhentikan anggotanya serta mengeluarkan anggota yang dianggap merugikan atau berusaha merugikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi.

f.       Melindungi dana organisasi dari tindakan berlebihan atau penyalahgunaan. Dewan Presedium Nasional diberi kuasa pula untuk menginstruksikan kepada Sekretaris Jendral atau pengurus lainnya menuntut anggota , pegawai atau serikat pekerja anggota karena penyalahgunaan atau penahanan uang atau harta milik organisasi.

g.       Memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan anggota.

h.      Melaksanakan fungsi dan tugas lainnya yang diputuskan oleh Kongres Nasional

4. Setiap masalah dalam rapat Dewan Presedium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  diputuskan berdasarkan suara mayoritas, dan jika jumlah suara seimbang, Pemimpin Rapat mempunyai suara yang menentukan.
5. Dewan Presedium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  berhak mempertimbangkan permohonan permohonan dispensasi serikat pekerja anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran iuran organisasi.
6. Dewan Presedium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  dapat mempertimbangkan seorang pengurus untuk tetap memangku jabatannya kendati yang bersangkutan tidak lagi menjadi pengurus di serikat pekerja anggotanya
7. Berita Acara dan hasil rapat Dewan Presedium Nasional dan Komite Pimpinan Pusat  setelah ditandatangani oleh pimpinan sidang Dewan Presedium Nasional, untuk selanjutnya oleh Sekjen dikirim kepada seluruh anggota paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan rapat Dewan Presedium Nasional
8. Memilih dan mengangkat seorang Internal Auditor jika kondisi dimana tidak ada yang bersedia untuk menduduki jabatan tersebut setelah satu bulan berjalan setelah diadakannya Kongres.

BAB VII

Pasal 10

PIMPINAN PUSAT

1.      Ketua Komite Pimpinan Pusat  dan anggotanya mengendalikan jalannya kegaitan organisasi dalam masa antara Kongres Nasional dan antara rapat-rapat Dewan Presedium Nasional

2.      Komite Pimpinan Pusat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung-jawab:

a.       Melaksanakan kebijakan nasional seperti ditetapkan oleh Kongres Nasional dan Dewan Presedium Nasional

b.      Bertindak untuk dan atas nama organisasi

c.       Memberi instruksi kepada Sekretaris Jenderal  dan pengurus organisasi lainnya untuk melaksanakan kegiatan organisasi

d.      Mempekerjakan mereka yang dianggap diperlukan untuk melaksanakan administrasi organisasi sehari-hari dan menetapkan gaji mereka. Pimpinan Pusat dapat memberikan skorsing atau pemecatan kepada setiap pengurus atau staf karena melalaikan tugas, tidak jujur, dan tidak mampu bekerja, serta menolak melaksanakan keputusan Kongres Nasional, Dewan Presedium Nasional dan Pimpinan Pusat atau karena alasan lain yang dianggap benar dan cukup demi kepentingan organisasi.

e.       Menunjuk utusan yang akan mewakili organisasi pada badan-badan Nasional atau International dimana  beranggota atau badan-badan lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan anggota.

f.       Membentuk unit-unit organisansi yang diperlukan untuk tujuan tertentu atas persetujuan Dewan Presedium Nasional dan membuat aturan ketentuan yang mengatur hal tersebut.

g.       Menyusun rencana kerja & anggaran setiap tahun

h.      Melaksanakan fungsi dan tugas lainnya yang diputuskan oleh Kongres Nasional dan Dewan Presedium Nasional.

3.      Para anggota Pimpinan Pusat dapat menghadiri rapat-rapat anggota dan ikut serta dalam prosesnya, tetapi tidak memiliki hak  suara.

4.      Pimpinan Pusat akan dipilih melalui Kongres Nasional, terdiri dari :

q  Ketua Komite Pimpinan Pusat dan anggota

q  Ketua Umum

q  Sekretaris Jenderal

q  Seorang Wakil Sekretaris Jenderal

q  Bendahara

q  Wakil Bendahara

q  Ketua Bidang

q  Ketua Komite Pimpinan Wilayah

q  Ketua Komite Pimpinan Cabang

q  Ketua sektoral

5.      Nominasi untuk berbagai posisi, dicantumkan didalam formulir yang sudah ditetapkan, untuk diserahkan kepada Sekretaris Jenderal, 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berlangsungnya Kongres Nasional

6.      Setiap nominasi harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) jumlah Serikat Pekerja Anggota. Jika tidak ada satupun dari nominasi tersebut yang mencapai angka 20 % (dua puluh persen) maka calon yang masuk dalam nominasi adalah semua calon yang diusulkan oleh Serikat Pekerja Anggota.

7.      Jika untuk suatu jabatan, terdapat dua atau lebih calon yang dinominasikan maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia.

8.      Nominasi yang berasal dari anggota, proses pencalonannya dapat dilaksanakan apabila iuran anggota sudah dibayar.

9.      Anggota yang sama tidak dapat diwakili oleh lebih dari seorang anggotanya dalam Pimpinan Pusat.

10.  Masa jabatan para anggota Pimpinan Pusat adalah dari satu Kongres Nasional ke Kongres Nasional berikutnya.

11.  Seorang anggota Pimpinan Pusat yang tidak hadir tiga kali berturut-turut dalam rapat Pimpinan Pusat akan didiskualifikasi dari jabatannya kecuali jika ia dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Dewan Presedium Nasional.

12.  Dalam hal seorang anggota Pimpinan Pusat meninggal dunia, mengundurkan diri atau di diskualifikasi maka calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua pada pemilihan sebelumnya akan ditunjuk untuk mengisi lowongan jabatan tersebut untuk jangka waktu yang tersisa.

13.  Jika tidak ada calon atau jika calon bersangkutan menolak menduduki jabatan tersebut , Dewan Presedium Nasional berwenang untuk mengangkat anggota lainnya untuk mengisi lowongan jabatan tersebut

14.  Pimpinan Pusat mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan dianggap kourum jika dihadiri oleh setengah dari jumlah anggotanya. Berita acara dari rapat Pimpinan Pusat tersebut akan disahkan dalam rapat berikutnya

15.  Rapat Pimpinan Pusat diadakan oleh Sekjen setelah berkonsultasi dengan

Presiden. Pemberitahuan mengenai rapat beserta agenda, tanggal, dan tempatnya diberitahukan lima hari sebelumnya. Permintaan untuk mengadakan rapat oleh para anggota Pimpinan Pusat lainnya dilakukan secara tertulis dan di tujukan kepada Sekretaris Jenderal.

16.  Setiap masalah dalam rapat Pimpinan Pusat diputuskan dengan suara mayoritas.Jika jumlah suara seimbang, Pimpinan Rapat mengeluakan suara penentu.

BAB VIII

Pasal 11

SYARAT, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG-JAWAB

ANGGOTA PIMPINAN PUSAT

1.      Ketua Komite Pimpinan Pusat

a.       Ketua Komite Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres Nasional dari nominasi yang disampaikan oleh anggota sebelum  Kongres dilangsungkan. Pada saat dinominasikan ia tidak harus merupakan pengurus yang terpilih dari anggotanya.

b.      Selama masa jabatannya, Ketua Komite Pimpinan Pusat memimpin rapat Pimpinan Pusat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dari rapat tersebut. Presiden wajib menandatangani  berita acara rapat.

c.       Ketua Komite Pimpinan Pusat dan Anggotanya secara otomatis adalah merangkap dewan Presidium

d.      Ketua Komite Pimpinan  Pusat  bersama-sama Sekretaris Jenderal atau Bendahara menandatangani semua cek atas nama organisasi, mengawasi administrasi umum dan organisasi serta menjaga agar kontitusi di patuhi.

e.       Apabila Ketua Komite Pimpinan Pusat  untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnyanya, maka salah seorang diantara wakil presiden akan mengambil alih tugas dan wewenang tersebut.

2.         Angota Komite Pimpinan Pusat

a.       Anggota  Komite Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres Nasional dari nominasi yang disampaikan oleh anggota sebelum  Kongres dilangsungkan. Pada saat dinominasikan ia tidak harus merupakan pengurus yang terpilih dari anggotanya.

b.      Selama masa jabatannya, Ketua Komite Pimpinan Pusat memimpin rapat Pimpinan Pusat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dari rapat tersebut. Anggota Komite Pimpinan Pusat  wajib menandatangani  berita acara rapat.

c.       Ketua Komite Pimpinan  Pusat  bersama-sama Sekretaris Jenderal atau Bendahara menandatangani semua cek atas nama organisasi, mengawasi administrasi umum dan organisasi serta menjaga agar kontitusi di patuhi.

d.      Apabila Ketua Komite Pimpinan Pusat  untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnyanya, maka salah seorang diantara anggota Komite Pimpinan Pusat  akan mengambil alih tugas dan wewenang tersebut.

3.      Ketua Umum

a.       Ketua Umum dipilih  dan di berhentikan oleh Ketua Komite Pimpinan Pusat dan anggota  Komite Pimpinan Pusat dari nominasi yang disampaikan oleh anggota sebelum Kongres dilangsungkan. Ia tidak harus merupakan pengurus yang terpilih dari anggota

b.      Salah seorang Ketua Umum  akan bertindak atas nama dan untuk organisasi apabila presiden berhalangan tidak tetap

c.       Secara umum membantu Komite Pimpinan Pusat  dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

4.      SEKRETARIS JENDERAL  

a.       Sekretaris Jenderal dipilih dan diberhentikan oleh Kongres Nasional atau Oleh Ketua Komite Pimpinan Pusat dan anggotanya dari nominasi yang disampaikan oleh anggota. Ia tidak harus merupakan pengurus terpilih dari anggota, tetapi mempunyai kemampuan serta pengalaman untuk memangku jabatan tersebut

b.      Sekretaris Jenderal merupakan pengurus penuh waktu organisasi, yang memiliki

hak suara dan berhak untuk dipilih kembali untuk selama-lamanya 2 (dua) periode masa jabatan.

c.       Sekretaris Jenderal melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan konstitusi dan melaksanakan perintah Kongres Nasional, Dewan Presedium Nasional dan Pimpinan Pusat. Sekretaris Jenderal mengawasi setiap staf yang dipekerjakan oleh organisasi. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas pelaksanaan korespodensi, dokumen dan surat-surat dalam kantornya dalam bentuk dan cara yang diinstruksikan oleh Dewan Presedium Nasional. Ia menghadiri semua rapat dan mencatat atau menyuruh mencatat jalannya rapat. Sekretaris Jenderal menyimpan atau menyuruh menyimpan daftar anggota. Bersama dengan Presiden atau Bendahara, menandatangani semua cek atas nama organisasi.

d.      Dalam hal yang sangat penting, Sekretaris Jenderal wajib berkonsultasi dengan Presiden.

e.       Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tidak tetap, maka Wakil Sekretaris Jenderal akan mengambil alih semua tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

f.       Dalam hal terjadi lowongan Sekretaris Jenderal, maka Presiden wajib memberitahu Dewan Presedium Nasional. Untuk mengisi masa jabatan Sekretaris Jenderal yang tersisa, akan ditentukan oleh Dewan Presedium Nasional dalam rapat berikutnya.

5.      WAKIL SEKREATRIS  JENDERAL   

a.       Wakil Sekretaris Jendral dipilih oleh Kongres Nasioanl dan oleh  Ketua Komite Pimpinan Pusat dan anggotanya dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia tidak harus merupakan pengurus terpilih dari anggota, tetapi mempunyai kemampuan serta pengalaman untuk memangku jabatan tersebut.

b.      Wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal dalam semua pekerjaan adminsitrasi organisasi.

c.       Wakil Sekretaris Jenderal akan mengambil alih semua tugas, wewenang dan tanggungjawab Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tidak tetap

d.      Dalam hal terjadi lowongan Wakil Sekretaris Jenderal, maka Sekretaris Jenderal wajib memberitahu Dewan Presedium Nasional. Untuk mengisi masa jabatan Wakil Sekretaris Jenderal yang tersisa, akan ditentukan oleh Dewan Presedium Nasional dalam rapat berikutnya.

6.      BENDAHARA 

a.       Bendahara dipilih dan diberhentikan  oleh Kongres Nasional  dan oleh  Ketua Komite Pimpinan Pusat dan anggotanya  dari nominasi yang masuk yang disampaikan oleh affiliasi, ia tidak harus merupakan pengurus SP anggota, dan mempunyai kemampuan serta pengalaman di bidang keuangan.

b.      Bendahara bertanggung-jawab terhadap semua dana yang diterima dan dikeluarkan atas nama organisasi, pembukuan dan pengalokasiannya.

Bendahara wajib mengeluarkan tanda terima untuk setiap jumlah uang yang diterimanya. Para pengurus atau pegawai organisasi lainnya tidak dapat menerima uang atau  mengeluarkan tanda terima tanpa persetujuan khusus dari Pimpinan Pusat. Bendahara menyiapkan laporan keuangan untuksetiap rapat Pimpinan Pusat dan untuk Kongres Nasional. Bendahara   bersama-sama  dengan Presiden atau Sekretaris Jenderal, menandatangani semua cek atas nama organisasi.

c.       Bendahara dengan kesepakatan Presiden dan Sekretaris Jenderal, setiap tahun menyiapkan rencana anggaran tahunan untuk disampaikan kepada dan mendapat persetujuan Dewan Presedium Nasional dalam rapat sebelum tahun anggaran baru.

d.      Dalam hal bendahara berhalangan tidak tetap, maka wakil bendahara akan mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung-jawabnya.

7.      WAKIL BENDAHARA

a.       Wakil Bendahara dipilih dan diberhentikan  oleh Kongres Nasional dan oleh  Ketua Komite Pimpinan Pusat dan anggotanya  dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia harus merupakan pengurus terpilih dari anggota.

b.      Wakil Bendahara wajib membantu bendahara dalam melaksanakan pembukuan organisasi.

c.       Wakil Bendahara akan mengambil alih semua tugas, wewenang dan tanggungjawab Bendahara apabila Bendahara  berhalangan tidak tetap

8.      KETUA BIDANG

a.       Ketua dipilih oleh Ketua Umum atas Persetujuan  Komite Pimpinan  Pusat dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia harus merupakan pengurus terpilih dari anggota.

b.      Ketua Bidang wajib membantu Ketua Umum  dalam melaksanakan tugasnya di bidangnya masing masing

c.       Ketua Bidang berhak memilih susunan pengurusnya dalam bidangnya masing masing yang terdiri Wakil Ketua Bidang, Sekretaris , Ketua  dan wakil ketua Departemen

d.      Wakil Ketua Bidang akan mengambil alih semua tugas, wewenang dan tanggungjawab Ketua Bidang apabila Ketua Bidang  berhalangan tidak tetap

9.      Ketua Komite Pimpinan Wilayah

a.       Ketua Komite Pimpinan Wilayah dipilih oleh Ketua Umum atas Persetujuan  Komite Pimpinan  Pusat dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia harus merupakan pengurus terpilih dari anggota.

b.      Ketua Komite Pimpinan Wilayah  wajib membantu Ketua Umum  dalam melaksanakan tugasnya di daerah nya masing masing

c.       Ketua Komite Pimpinan Wilayah berhak memilih susunan pengurusnya dalam bidangnya masing masing yang terdiri Wakil Ketua Bidang, Sekretaris , Ketua  dan wakil ketua Departemen

d.      Ketua dipilih oleh Ketua Umum atas Persetujuan  Komite Pimpinan  Pusat dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia harus merupakan pengurus terpilih dari anggota.

10.  Ketua Pimpinan Cabang

a.       Ketua Komite Pimpinan Cabang  dipilih oleh Ketua Komite Pimpinan Wilayah atas Persetujuan  Komite Pimpinan  Pusat dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia harus merupakan pengurus terpilih dari anggota.

b.      Ketua Komite Pimpinan Cabang   wajib membantu Ketua Komite Pimpinan Wilayah    dalam melaksanakan tugasnya di daerah nya masing masing

c.       Ketua Komite Pimpinan Cabang    berhak memilih susunan pengurusnya dalam bidangnya masing masing yang terdiri Wakil Ketua Bidang, Sekretaris , Ketua  dan wakil ketua Departemen

d.      Ketua dipilih oleh Ketua Pimpinan Wilayah  atas Persetujuan  Komite Pimpinan  Pusat dari nominasi yang di sampaikan oleh anggota. Ia harus merupakan pengurus terpilih dari anggota.

BAB IX

Pasal 12

KEPENGURUSAN SEKTORAL

1.      Guna mengakomodasi kepentingan dan aspirasi secara sektoral sehingga terwujud kinerja yang efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat menjamin perlakuan yang sama untuk seluruh anggota beserta anggotanya maka dibentuk kepengurusan sektoral atas rekomendasi Dewan Presedium Nasional.

2.      Kepengurusan sektoral sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris. Para pengurus ini dipilih secara Kongres oleh anggota yang sesuai dengan masiing-masing sektor usahanya.

.

3.      Masa jabatan pengurus sektoral adalah tiga tahun.

4.      Dalam menjalankan tugasnya kepengurusan sektoral ini harus melakukan koordinasi aktif kepada Pimpinan Pusat.

BAB X

Pasal 13

INTERNAL AUDIT

1.      Sekurang-kurangnya  seorang Internal Auditor dipilih pada Kongres Nasional dari nominasi yang disampaikan oleh anggota. Pada saat dinominasikan mereka tidak harus merupakan pengurus terpilih dari anggotanya.

2.      Internal Auditor bukan termasuk Pimpinan Pusat, Dewan Presedium Nasional, Kepengurusan Sektoral.

3.      Internal Auditor memeriksa keuangan organisasi setiap bulan, triwulan dan akhir tahun dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Presedium Nasional melalui Sekretaris Jenderal.

4.      Internal Auditor memeriksa pembukuan dan pengelolaan organisasi dan mereka bebas memperoleh semua pembukuan dan dokumen yang diperlukan guna menyelesaikan pemeriksaan tersebut.

5.      Setiap Anggota dan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi dapat menyampaikan secara tertulis kepada internal auditor mengenai indikasi penyimpangan keuangan dan pengelolaan organisasi yang mereka ketahui. Atas laporan tersebut, internal auditor wajib menindaklanjutinya.

6.      Dalam hal anggota Internal Auditor meninggal dunia, mengundurkan diri atau di diskualifikasi maka calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua pada pemilihan sebelumnya akan ditunjuk untuk mengisi lowongan jabatan tersebut untuk jangka waktu yang tersisa.

7.      Jika tidak ada calon atau jika calon bersangkutan menolak menduduki jabatan tersebut, Dewan Presedium Nasional berwenang untuk mengangkat anggota lainnya untuk mengisi lowongan jabatan tersebut

BAB XI

Pasal 14

EKSTERNAL AUDIT

1.      Dewan Presedium Nasional pada rapat pertama setelah Kongres Nasional akan menetapkan kantor akuntan publik untuk melakukan eksternal audit pada organisasi.

2.      Segera setelah berakhirnya tahun takwim, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mulai menjalankan tugasnya dan harus menyerahkan laporan sebelum akhir Maret tahun berikutnya.

3.      Laporan dimaksud pada butir 2 di atas disampaikan kepada Pimpinan Pusat untuk dilaporkan kepada Dewan Presedium Nasional.

BAB XII

Pasal 15

DANA DAN LAPORAN KEUANGAN

1.   Dana organisasi bersumber dari :

q  Uang pendaftaran Anggota.

q  Iuran rutin anggota.

q  Pungutan khusus.

q  Bantuan dari organisasi lain yang tidak mengikat.

q  Pendapatan dari kegiatan pengumpulan dana yang disetujui dan sah.

q  Pendapatan dari hasil kegiatan unit usaha

2.   Dana organisasi hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran sebagai berikut :

a.       Pembayaran gaji, tunjangan dan biaya untuk pada pengurus dan pegawai organisasi

b.      Pembayaran biaya dan pengeluaran administrasi organisasi termasuk audit pembukuan

c.       Penuntutan atau pembelaan dalam prosedur hukum dimana organisasi atau anggotanya terlibat, bila penuntutan atau pembelaan tersebut dilakukan untuk menjamin atau melindungi hak-hak organisasi atau hak-hak yang timbul karena hubungan anggota dengan majikannya

d.      Pelaksanaan kegiatan sosial, olahraga, pendidikan dan amal untuk para anggota.

3.      Jenis-jenis laporan keuangan berupa neraca keuangan dan laporan pendapatan dan pengeluaran. Mekanisme konsolidasi keuangan dilakukan oleh Bendahara

4.      Setiap laporan keuangan yang telah diperiksa harus dipublikasikan dan dituangkan sedetailnya agar seluruh anggota mengerti jelas.

BAB XIV

Pasal 16

ANGGOTA KEHORMATAN

1.      Para Pendiri Organisasi yang nama – namanya terlamir dalam lampiran.

2.      Anggota yang diusulkan oleh Serikat Pekerja Anggota untuk menjadi anggota kerhomatan karena dinilai memiliki jasa dan konstribusi terhadap perkembangan SEGARA dan gerakan serikat pekerja pada umumnya selanjutnya diangkat dalam Kongres Nasional.

BAB XV

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

1.      Organisasi tidak dapat dibubarkan kecuali dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Anggota melalui Kongres Nasional Luar Biasa.

2.      Pada waktu pembubaran organisasi, semua hutang dan kewajiban yang ditimbulkan oleh atau atas nama organisasi, termasuk kewajiban keuangan terhadap para pengurus dan staf tetapnya wajib dibayar penuh terlebih dahulu. Semua asset organisasi dijadikan uang tunai dan setelah pembayaran-pembayaran tersebut diatas, dibagi secara proporsional diantara semua Anggota yang memiliki hak suara.

BAB XVI

Pasal 18

JANGKA WAKTU DAN KEABSAHAN KONSTITUSI

Konstitusi ini berlaku sejak didaftarkan di Pemerintah Republik Indonesia . Perubahan-perubahan  selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Anggota melalui Kongres Nasional.

BAB XVII

PENUTUP

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam konstitusi ini akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan organisasi.

2.      Konstitusi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   : Jakarta

Tanggal            : 19 Oktober 2010

Dewan Presidium Nasional