 |
| Arief Poyuono Bersama Prabowo Subianto |
(Mediapetani.com)Arief Poyuono Ketua Dewan Pembina Ikatan Petani Nasional menyesalkan pemerintah yang tidak menaikkan
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras pada 2013 ini. Menurut Arief , HPP beras, gabah kering panen (GKP)
dan gabah kering giling (GKG) tahun ini sama dengan tahun 2012. HPP beras
dipatok Rp6.600 per kilogram, padahal harga beras di pasaran sudah mencapai
Rp7.000 per kilogram.
artinya Ini bukti pemerintah tak peduli nasib petani yang selama ini mengalami kesulitan dan masih dalam garis kemiskinan ," tegasnya, Rabu (16/1).
Dampaknya, lanjut dia, petani tak mau menjual beras pada pemerintah dan stok beras Bulog menjadi kosong atau kurang. Ironisnya, kata dia lagi, hal ini yang dijadikan alasan untuk melakukan impor beras. "Harusnya pemerintah menawarkan HPP yang lebih tinggi," katanya.
FX.Arief poyuono yang juga calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat mengusulkan agar pemerintah menerapkan lagi harga dasar dan harga eceran tertinggi. Dengan harga dasar, pemerintah wajib membeli beras petani jika harga jatuh. "Ini menjamin harga petani dan melindungi petani. Di negara lain seperti India, pemerintah India berani membeli beras petani 3-5 persen di atas harga pasar," ungkapnya.
Arief menambahkan kebijakan HPP jelas berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan rawan spekulasi. Apalagi jika HPP sering mengorbankan petani. Petani pun semakin menderita. "Nilai Tukar Petani (NTP) semakin rendah, artinya petani makin miskin," sesalnya.
Di beberapa daerah, banyak yang sudah beralih ke komoditas lain atau profesi lain. Petani tak punya harapan sejahtera. "Pemerintah justru makin mengubur harapan itu," ungkap Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Di tengah meningkatnya harga komoditas lain, harusnya ada pula peningkatan untuk HPP beras.
"Jika khawatir inflasi meningkat lantaran naiknya harga beras, harusnya pemerintah mampu menemukan jalan tengahnya. Jangan korbankan petani," pungkasnya , berikan kesempatan petani untuk menikmati hasil yang lebih baik agar taraf hidup petani meningkat yang pada akhirnya meningkat daya beli petani . sehingga petani tetap mau menanm padi sehingga ketergantungan import dapat terhindarkan demikian kata Arief disela kunjungan ke Kalimantan Barat (ant-kalbar)
artinya Ini bukti pemerintah tak peduli nasib petani yang selama ini mengalami kesulitan dan masih dalam garis kemiskinan ," tegasnya, Rabu (16/1).
Dampaknya, lanjut dia, petani tak mau menjual beras pada pemerintah dan stok beras Bulog menjadi kosong atau kurang. Ironisnya, kata dia lagi, hal ini yang dijadikan alasan untuk melakukan impor beras. "Harusnya pemerintah menawarkan HPP yang lebih tinggi," katanya.
FX.Arief poyuono yang juga calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat mengusulkan agar pemerintah menerapkan lagi harga dasar dan harga eceran tertinggi. Dengan harga dasar, pemerintah wajib membeli beras petani jika harga jatuh. "Ini menjamin harga petani dan melindungi petani. Di negara lain seperti India, pemerintah India berani membeli beras petani 3-5 persen di atas harga pasar," ungkapnya.
Arief menambahkan kebijakan HPP jelas berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan rawan spekulasi. Apalagi jika HPP sering mengorbankan petani. Petani pun semakin menderita. "Nilai Tukar Petani (NTP) semakin rendah, artinya petani makin miskin," sesalnya.
Di beberapa daerah, banyak yang sudah beralih ke komoditas lain atau profesi lain. Petani tak punya harapan sejahtera. "Pemerintah justru makin mengubur harapan itu," ungkap Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Di tengah meningkatnya harga komoditas lain, harusnya ada pula peningkatan untuk HPP beras.
"Jika khawatir inflasi meningkat lantaran naiknya harga beras, harusnya pemerintah mampu menemukan jalan tengahnya. Jangan korbankan petani," pungkasnya , berikan kesempatan petani untuk menikmati hasil yang lebih baik agar taraf hidup petani meningkat yang pada akhirnya meningkat daya beli petani . sehingga petani tetap mau menanm padi sehingga ketergantungan import dapat terhindarkan demikian kata Arief disela kunjungan ke Kalimantan Barat (ant-kalbar)
No comments:
Post a Comment