FX.Arief Poyuono : Pemerintah tidak peduli nasib Petani terkait HPP Beras

Arief Poyuono Bersama Prabowo Subianto 

(Mediapetani.com)Arief Poyuono Ketua Dewan Pembina  Ikatan Petani Nasional  menyesalkan pemerintah yang tidak menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras pada 2013 ini. Menurut  Arief , HPP beras, gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) tahun ini sama dengan tahun 2012. HPP beras dipatok Rp6.600 per kilogram, padahal harga beras di pasaran sudah mencapai Rp7.000 per kilogram. 

artinya Ini bukti pemerintah tak peduli nasib petani yang selama ini mengalami kesulitan dan masih dalam garis kemiskinan ," tegasnya, Rabu (16/1).

Dampaknya, lanjut dia, petani tak mau menjual beras pada pemerintah dan stok beras Bulog menjadi kosong atau kurang. Ironisnya, kata dia lagi, hal ini yang dijadikan alasan untuk melakukan impor beras. "Harusnya pemerintah menawarkan HPP yang lebih tinggi," katanya.

FX.Arief poyuono yang juga calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat  mengusulkan agar pemerintah menerapkan lagi harga dasar dan harga eceran tertinggi. Dengan harga dasar, pemerintah wajib membeli beras petani jika harga jatuh. "Ini menjamin harga petani dan melindungi petani. Di negara lain seperti  India, pemerintah India berani membeli beras petani 3-5 persen di atas harga pasar," ungkapnya.

Arief  menambahkan kebijakan HPP jelas berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan rawan spekulasi. Apalagi jika HPP sering mengorbankan petani. Petani pun semakin menderita. "Nilai Tukar Petani (NTP) semakin rendah, artinya petani makin miskin," sesalnya.

Di beberapa daerah, banyak yang sudah beralih ke komoditas lain atau profesi lain. Petani tak punya harapan sejahtera. "Pemerintah justru makin mengubur harapan itu," ungkap   Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Di tengah meningkatnya harga komoditas lain, harusnya ada pula peningkatan untuk HPP beras.

"Jika khawatir inflasi meningkat lantaran naiknya harga beras, harusnya pemerintah mampu menemukan jalan tengahnya. Jangan korbankan petani," pungkasnya , berikan kesempatan petani untuk menikmati hasil yang lebih baik agar taraf hidup petani meningkat yang pada akhirnya meningkat daya beli petani . sehingga petani tetap mau menanm padi sehingga ketergantungan import dapat terhindarkan demikian kata Arief disela kunjungan ke Kalimantan Barat (ant-kalbar)

FX Arief Poyuono : Buruh Perempuan harus dilindungi dan di Setarakan Hak Haknya

Berita buruh.com .Di sepanjang setahun ini, banyak peristiwa hitam yang terjadi pada buruh perempuan di Indonesia. Buruh perempuan mengalami diskriminasi dalam pekerjaannya, mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang berakibat secara psikis, juga berakibat pada pemiskinan perempuan. Komite Aksi Perempuan mendata kasus-kasus ini sebagai “Catatan Hitam Buruh Perempuan di Indonesia”.

Sejumlah kasus menimpa buruh perempuan, antara lain: ada kasus Omih, seorang buruh perempuan di Tangerang yang harus dipenjara karena mempertahankan haknya dalam bekerja. Omih, kemudian juga harus kehilangan anaknya karena perjuangannya dalam mempertahankan haknya bekerja.

FX .Arief Poyuono

Kasus kekerasan lain juga menimpa seorang jurnalis, Nurmala Sari Wahyuni di Kalimantan yang mendapat kekerasan dari orang tak dikenal ketika melakukan peliputan. Nurmala kemudian harus kehilangan bayi yang dikandungnya.

Kasus lainnya menimpa Satinah, perempuan buruh migran asal Ungaran, Jawa Tengah yang dieksekusi pancung. Hal ini terjadi karena Pemerintah RI tidak melakukan advokasi pada Satinah. Kasus Satinah juga menambah data 420 buruh migran yang terancam hukuman mati dan 99 lainnya yang sudah dieksekusi. Sejumlah buruh migran perempuan lainnya yang bekerja di luar negeri juga menjadi korban perdagangan manusia.

Kasus lain juga menimpa seorang buruh perempuan di Jawa Barat yang di PHK oleh manajemen perusahaannya karena jujur menyatakan statusnya yang terkena HIV/AIDS.

Beberapa kasus diskriminasi lain juga diterima buruh perempuan lain, seperti banyaknya kasus PRT (Pekerja Rumah Tangga Anak) yang hampir semuanya adalah perempuan. Para PRT Anak ini harus bekerja selama 14-18 jam sehari, bekerja lebih dari satu pekerjaan, diupah murah, tidak diberikan libur maupun cuti dan kehilangan waktu sosial mereka.

Sejumlah buruh yang bekerja di Jakarta Utara juga banyak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, seperti harus mau menikah dengan pengusaha/ majikan di pabrik agar diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kasus pelecehan ini juga sering menimpa beberapa jurnalis perempuan yang dirayu oleh narasumbernya ketika mereka melakukan peliputan.

Diskriminasi lain diterima para buruh perempuan yang harus mengenakan busana tertentu karena kewajiban mengikuti hukum atau Perda (Peraturan Daerah) yang berlaku. Para buruh perempuan ini selain harus mengenakan busana tertentu, juga harus mematuhi penerapan jam malam bagi perempuan. Perda ini telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yaitu mempersempit atau membatasi akses sosial bagi para buruh perempuan.

Sejumlah kasus lain menimpa buruh perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan dan aktivitasnya memperjuangkan Serikat Pekerja. Kasus yang menimpa Sri, seorang buruh di Cakung, Jakarta Utara menunjukkan hal ini. Kasus lain menimpa Yohana Sudarsono, seorang guru di Stella Maris Serpong, Tangerang yang dipecat karena aktivitasnya di Serikat Pekerja. Kasus lainnya juga menimpa Luviana, jurnalis perempuan di Metro TV. Para buruh perempuan ini tidak hanya kehilangan pekerjaanya, namun juga tidak diupah dan kehilangan akses sebagai pencari nafkah keluarga.

Karena itu Arief Poyuono  yang juga ketua Federasi Serikat pekerja BUMN Bersatu menghimbau organisasi organisasi buruh  agar di dalam organisasi, para buruh perempuan  mendapatkan posisi di dalam organisasi Serikat Pekerja. Mereka umumnya diberikan kesempatan sebagai pemimpin yang lebih luas  Di kalangan media, juga tak banyak pemimpin perempuan. Hanya sekitar 5% jurnalis perempuan yang menjadi pemimpin di medianya.

Arief Poyuono pun menolak terkait Secara umum, para buruh perempuan juga mengalami diskriminasi dalam penerimaan upah, asuransi dan fasilitas kerja. Semua kasus ini menandakan bahwa buruh perempuan telah mengalami kekerasan, diskriminasi dan mengalami upaya-upaya pemiskinan.Kaum buruh wanita haknya harus disetarakan

Hal ini terjadi karena pengusaha/ majikan tidak memberikan perlindungan pada para buruh perempuan ketika mereka bekerja, sedangkan pemerintah melakukan pembiaran terhadap pengusaha yang telah melakukan kekerasan, diskriminasi yang berakibat pada pemiskinan terhadap buruh perempuan.jelas Arief ketika ditemui di kantor FSP BUMN Bersatu

Kata Arief ada  beberapa landasan hukum untuk jaminan diskriminasi dan tindakan kekerasan seksual sudah diratifikasi dan dikeluarkan negara, antara lain:

1. Undang-Undang No. 7/ Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW)
2. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan bermartabat
3. Undang-Undang Nomer 24/ Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomer 21/ Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.
5. Undang-Undang Tenaga ketenagakerjaan 13/2003
6. Undang-Undang Serikat Pekerja 21/2000

Arief mengatakan  bahwa Catatan buruh hitam buruh Perempuan   merupakan keprihatinan tentang minimnya catatan tentang buruh perempuan di tengah hingar-bingarnya sejumlah persoalan yang menimpa buruh pada umumnya di Indonesia. Selain mengeluarkan Catatan Hitam Buruh Perempuan, Komite Aksi Perempuan juga mengeluarkan Catatan Tahunan Buruh Perempuan yang akan dikeluarkan setiap Hari Buruh Internasional.

.Arief juga meminta kepada Pengusaha/ Majikan memberikan perlindungan kerja terhadap para buruh perempuan. Tidak adanya perlindungan kerja mengakibatkan para buruh perempuan mengalami diskriminasi, kekerasan dan pemiskinan.

Selain itu menurut Ketua FSP BUMN Bersatu  yang juga Calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat mendesak  para   Pengusaha/ Majikan melakukan komitmen sesuai dengan Undang-Undang, Ratifikasi yang menjamin tidak adanya diskriminas dan kekerasan seksul.  Dan Menuntut Pemerintah agar tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, diskriminasi terjadi pada buruh perempuan  serta Menuntut Pemerintah menegakkan semua Undang-Undang dan ratifikasi yang terimplementasi dalam gerakan non-diskriminasi dan non kekerasan terhadap buruh perempua ,jelas Arief ….( awb)

Prabowo Subianto : Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Harus 100 Persen Milik negara

REPUBLIKBURUH.CO.ID, JAKARTA – Sebelum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan ceramah di hadapan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Selasa (5/2).
Prabowo Subianto juga mengunjungi para buruh dan pekerja di pelabuhan Tanjung Priok, ketika bertemu para pekerja Prabowo mendapatkan penjelasan dari Ketua Serikat Pekerja Terminal Peti Kemas Koja ,Prakoso Wibowo tentang nasib pekerja Bongkar muat di pelabuhan yang sampai hari ini masih menjadi pekerja Outsourching
 Prabowo mengatakan akan mencabut sistim kerja kontrak jika terpilih sebagai President pada pemilu 2014 Karena itu menyatakan dukungan buruh sangat menentukan dalam peta perpolitikan di tanah air. “Oh iya sangat penting. Di setiap negara, buruh, buruh tani, buruh nelayan, itu (suaranya) sangat menentukan,” kata Prabowo kepada wartawan usai berceramah dalam seminar bertajuk 'Membangun Negara Sejahtera Untuk Buruh dan Rakyat' itu.
Prabowo juga menyatakan bahwa perlunya asset asset nasional yang mempunyai posisi strategis seperti Terminal Peti Kemas ,Pelabuhan Pelabuhan harus dimiliki dan dikelolah oleh negara secara mayoritas melalui BUMN , karena seperti Pelabuhan dan Terminal Peti kemas mempunyai peran penting dalam ketahanan nasional Karena itu pemerintah harus melakukan Buy Back Saham saham kepemilikan Terminal Peti Kemas yang telah dijual kepada perusahaan asing kata Prabowo .
selain itu juga Prabowo meminta pengurus pengurus Serikat pekerja dan buruh untuk bersama sama berjuang bersama dia untuk mensejahterakan kaum buruh Terkait dengan pencalegkan Prabowo juga membuka peluang seluas luasnya bagi pimpina buruh yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota lesgislatif melalaui partai Gerindra

Prabowo Subianto : Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Harus 100 persen Milik Negara

REPUBLIKBURUH.CO.ID, JAKARTA – Sebelum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan ceramah di hadapan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Selasa (5/2).  Prabowo Subianto juga mengunjungi para buruh dan pekerja di pelabuhan Tanjung Priok, ketika bertemu para pekerja Prabowo mendapatkan penjelasan dari Ketua Serikat Pekerja Terminal Peti Kemas Koja ,Prakoso Wibowo tentang nasib pekerja Bongkar muat di pelabuhan yang sampai hari ini masih menjadi pekerja Outsourching , Prabowo mengatakan akan mencabut sistim kerja kontrak jika terpilih sebagai President pada pemilu 2014
Karena itu menyatakan dukungan buruh sangat menentukan dalam peta perpolitikan di tanah air. “Oh iya sangat penting. Di setiap negara, buruh, buruh tani, buruh nelayan, itu (suaranya) sangat menentukan,” kata Prabowo kepada wartawan usai berceramah dalam seminar bertajuk 'Membangun Negara Sejahtera Untuk Buruh dan Rakyat' itu.
Prabowo juga menyatakan bahwa perlunya asset asset nasional yang mempunyai posisi strategis seperti Terminal Peti Kemas ,Pelabuhan Pelabuhan harus dimiliki  dan dikelolah oleh negara secara mayoritas melalui BUMN , karena seperti Pelabuhan dan Terminal Peti kemas mempunyai peran penting dalam ketahanan nasional
Karena itu pemerintah harus melakukan Buy Back Saham saham kepemilikan  Terminal Peti Kemas yang telah dijual kepada perusahaan asing kata Prabowo .selain itu juga Prabowo meminta pengurus pengurus Serikat pekerja dan buruh untuk bersama sama berjuang bersama dia untuk mensejahterakan kaum buruh
Terkait dengan pencalegkan Prabowo juga membuka peluang seluas luasnya bagi pimpina buruh yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota lesgislatif melalaui partai Gerindra

Buruh Bertekad Menangkan Gerindra Dan Prabowo Subianto

Jakarta, Wartaburuh.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto nampaknya sudah mulai mendekati berbagai kalangan untuk memuluskan jalannya menuju 2014. Calon Presiden yang menurut beberapa survei disebut sebagai kandidat terkuat kemarin mendatangi acara seminar internasional yang diadakan oleh serikat buruh.

Sebelum masuk ruangan seminar di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan itu, Prabowo disambut teriakan ribuan  buruh, ’hidup Prabowo’, ’dukung Parbowo’.

Di depan 1300 Pimpinan  buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu Prabowo menyampaikan orasi kebangsaannya. Dia pidato banyak hal, di antaranya soal ekonomi, kesejahteraan dan kedaulatan eneergi.

”Ada kejanggalan di negara kita. Kita negara agraris tapi impor pangan. Penduduk kita 60 persen petani tetapi impor singkong. Kalau 68 tahun merdeka kita impor satelit, masih okelah. Kalau ikan teri, ikan asin, garam dan semua bahan pokok yang kita sendiri bisa menanamnya, ironis,” ujarnya disambut teriakan peserta seminar.

Prabowo juga menyinggung kesenjangan antara pusat dan daerah, antara pemilik modal dan buruh yang semakin melebar. Selain itu, bekas Danjen Kopassus ini juga menyinggung soal korupsi yang marak. Kebocoran dan permainan anggaran, serta plesiran pejabat ke luar negeri yang memboroskan APBN.

Prabowo juga bicara soal sistem demokrasi. Kata dia, demokrasi sudah dibajak oleh kaum yang punya uang banyak.

”Tapi ada fenomena serangan fajar, atau uang cendol, uang ngarit. Ini yang celaka. Jangan seneng satu hari karena dapat uang tidak seberapa yang ternyata ngrampok dari APBN, tetapi nanti harus rela menderita lima tahun ke depan,” kata dia.

”Tidak ada kesejahteraan selama pemimpin korup dan membeli suara rakyat. Kalau tidak dipatahkan budaya ini. Maka bangsa kita tak akan jadi bangsa terhormat,” tambahnya.

Seusai acara, menanggapi pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajassa di kediaman Hatta, Parbowo mengatakan, pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa.

Dalam pertemuan beberapa hari lalu, Prabowo mengaku berbincang soal sektor ekonomi dengan Hatta. Dia apresiasi beberapa kebijakan pemerintah yang sudah berorientasi kepada rakyat. Ia mengaku mendukung pemerintah yang sudah membatasi impor buah. 

Apakah berbicara soal koalisi 2014? Prabowo menjawab diplomatis. ”Komunikasi politik saja. Saya komunikasi dengan semua,” kata dia.

Menanggapi pertanyaan apakah mungkin akan koalisi di 2014? Parbowo menjawab akan fokus pada pemilihan legislatif dahulu. Dirinya dan partainya mengaku sedang menyiapkan kader-kader terbaik untuk diseleksi dalam pemilihan Caleg.

”Kita lihat dulu kita dapat kepercayaan rakyat tinggi tidak dalam Pileg. Prinsip saya kita lakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Siapa yang maju siapapun yang memimpin asal bisa memperbaikai bangsa dengan stumpuk masalah ini,” terangnya.

Lalu kapan akan lakukan deklarasi Capres? Kata Prabowo, ”Deklarasi nanti-nanti lah.”

Ketika ditanya hubungannya dengan PDI Perjuangan dan Megawati, apakah sudah merasa ’dicerai’ oleh Mega? Prabowo menampiknya. Dia menegaskan, pertemuannya dengan Hatta tidak berpengaruh kepada hubungan dia dengan partai dan tokoh manapun.

”Loh kan saya bertemu dengan semua partai, semua orang. Saya baik dengan semua orang. Masa tidak tahu saya ke mana saja?” katanya.

Prabowo Subianto Mendukung Perjuangan Buruh FSPMI

Prabowo Subianto Bersama Federasi Serikat Pekerja Metal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan tak setuju dengan sistem outsourcing (alih daya) yang diterapkan untuk tenaga kerja. Sistem tersebut dinilainya tidak memiliki semangat Pancasila.

"Secara prinsip saya tak setuju dengan outsourcing karena tidak Pancasilais," kata Prabowo kata dalam seminar internasional Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia di Gedung YTKI, Jakarta, kemarin.

Namun, Prabowo mengatakan, di Indonesia, tidak serta merta sistem ini dihapuskan. Karena, banyak pengusaha yang tidak mau direpotkan dengan masalah ini. "Jadi kita tak bisa memaksakan mereka juga. Kalau buruh terus menekan dan memaksa pengusaha, bisa kabur pengusahanya dan tak mau berinvestasi di Indonesia," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, para tenaga kerja juga harus diyakinkan bahwa mereka butuh investor. Sehingga, jangan terus mencaci-maki kalangan pengusaha.

Prabowo mengatakan, untuk mengatasi masalah itu, yang penting pengusaha harus memenuhi kebutuhan keamanan sosial tenaga kerja, yaitu tenaga kerja diberikan fasilitas kesehatan, pendidikan untuk anak-anaknya, dan transportasi. "Jika kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi, saya yakin masalah outsourcing ini tak akan terlalu besar," kata Prabowo.

Reporter : Muhammad Hafil

Redaktur : Dewi Mardiani